Dokumentasi Konferensi Demokrasi di bawah Tirani Modal
Medan Peperangan Seputar Lapindo
- Details
- Published on Thursday, 07 August 2008 01:02
- Written by Rumah Kiri
Sekretaris Jenderal Gerakan Menutup Lumpur Lapindo atau GMLL, Bambang Sulistomo mengatakan kasus Lapindo merupakan ajang medan peperangan antara para pendukung otoritarianisme dan para pendukung penegak kedaulatan rakyat.
Hal tersebut ia sampaikan pada saat panel bertema Demokrasi dari Bawah; Advokasi Kasus Lumpur Lapindo di Universitas Indonesia, Depok, Rabu, 6 Agustus 2008.
Ia mengaku perjuangan korban untuk mencari keadilan dalam kasus ini tergolong berat. Ia juga melihat ketidakadilan ini juga dibangun melalui opini di media yang cenderung merugikan korban. Media menerima begitu saja pernyataan dari Lapindo bahwa lumpur panas di Sidoarjo tersebut merupakan bencana alam. Selain itu, media massa juga menggunakan istilah lumpur Sidoarjo dalam pemberitaan mengenai kasus itu.
"Berita selalu merugikan rakyat dan mendukung pihak otoritarian," tutur Bambang.
Ia juga mengatakan pertempuran ini terjadi juga di wilayah hukum dan membuat kasus ini tidak jelas. Hal ini menyebabkan proses ganti rugi menjadi terhambat. Dan korban banyak mengalami hambatan untuk mendapatkan hak-haknya.
Saat ini, pihak Lapindo masih bersikukuh bahwa semburan lumpur itu adalah bencana alam. Namun, pendapat mereka itu sebenarnya sudah terbantahkan. Menurut Bambang, hasil penelitian dari geolog luar dan dalam negeri menyatakan penyebab semburan tersebut akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan pihak Lapindo. Bukan akibat bencana alam seperti gempa yang sebelumnya mengguncang Yogyakarta dan Bantul.
Pembicara lain, GM Sukamto menjelaskan bagaimana perjuangan warga dari Desa Renokenongo untuk menolak ganti rugi dari pihak Lapindo karena dianggap tidak adil. Warga melalui forum Pagar Rekontrak terus mengupayakan dan memperjuangkan hak-hak mereka.
Ia juga mengakui pemberitaan selama ini cenderung merugikan pihak warga. Ia melihat tidak ada upaya yang serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Dan berpihak kepada warga yang menjadi korban akibat kesalahan Lapindo.
